Evaluasi kebijakan program raskin

Emalia, Z. Analisis efektivitas pelaksanaan program raskin di Kota Bandar Lampung. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 6 1 , 46— Fosu, A. Growth, inequality, and poverty reduction in developing countries: Recent global evidence. Research in Economics, 71 2 , — Girik-Allo, A. Sistem negara-negara berkembang.

Jakarta: Pustaka Kanisius. Hanna, R. Journal of Economic Perspectives, 32 4 , — Evaluasi kinerja perusahaan. Jakarta: Dharma Karsa Utama. Hutagaol, M. Analisis efektivitas kebijakan publik memihak masyarakat miskin: Studi kasus pelaksanaan program raskin di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Argo Ekonomi, 26 2 , — Jamhari, J.

Efektivitas distribusi raskin di pedesaan dan perkotaan Indonesia. Khemili, H. Social security and fighting poverty in Tunisia. Economies, 6 1 , 1— Teori kemiskinan Pertama. Yogyakarta: Erlangga.

Kyle, J. Lubis, S. Upaya penanggulangan kemiskinan melalui program beras miskin Studi kasus Kenagarian Tanjung Betung. Wahana Inovasi, 6 2 , — Maharani, E. Implementasi kebijakan distribusi program raskin di Desa Kawengen Kabupaten Semarang. Economics Development Analysis Journal, 6 4 , — Peneliti kebijakan diharapkan memberi informasi yang lengkap. Akurat dan up to date, dan prediksi terhadap kemudahan dan kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan dan kemungkinan hasilnya, kepada pembuat kebijakan..

Pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan juga akan dipengaruhi oleh kelompok-kolompok kepentingan dan kolompok penekan. Kelompok-kelompok ini bisa datang dari partai politik. Tokoh agama, tokoh intelektual, pelaku bisnis, pemerintah, negara lain yang punya kepentingan atas kebijakan yang dirumuskan. Kebijakan yang diagendakan kemungkinan terkait dengan ideoogi, politik, sosial, pendidikan, budaya, agama, hankam dan lingkungan.

Berdasarkan Gambar proses pembuatan kebijakan seperti tertera dalam gambar 03 tersebut. Maka ruang lingkup penelitian evaluasi kebijakan adalah meliputi penelitian pada: potensi dan masalah, profil pembuat kebijakan, Kelompok kepentingan dan kelompok penekan; policy formulation perumusan kebijakan proses pembuat Kebijakan, Implementation pelaksana kebijakan policy hubungan antar perumusan kebijakan , implentasintasi kebijakan, output kebijakan dan outcome kebiajakan.

Potensi dan Masalah kebijakan Penelitia kebijakan dapat melakukan penelitian evaluasi terhadap potensi dan masalah kebijakan, yang digunakan sebagai bahan untuk pembuatan kebijakan. Evaluasi dapat dilakukan berdasarkan dokumen dan pendapat para peserta rapat dan diskusi kelompok dalam membuat suatu kebijakan. Kemungkinan hasilnya adalah potensi dan masalah releven atau tidak relevan dengan rumusan kebijakan.

Rumusan Kebijakan Penelitian ini terkait dengan proses perumusan kebijakan, berapa lama suatu kebijakan dibuat, orang-orang yang terliat dalam perumusan kebijakan, ide-ide yang dilontarkan pada saat diskusi dalam perumusan kebijakan, tujuan kebijakan, uji publik, sosialisasi dan ruang lingkup isi kebijakan, kejelasan isi rumusan kebijakan, tunuan penelitian pada bagian ini adalah untuk mengetahui latar belakang kebijakan tersebut dirumuskan, dan seberapa baik rumusan kebijakan difahami dan bermanfaat bagi orang-orang yang dikenai kebijakan.

Implementasi Kebijakan Penelitian implementasi kebijakan sama dengan penelitian proses pelaksanaan kebijakan. Tujuan utama penelitian pada aspek ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh program-program yang telah dirumusakna dalam kebijakan tersebut dapat implementasikan. Lingkup yang diteliti dalam implementasi kebijakan adalah yang berkaitan dengan strategi implementasi kebijakan, sumber daya untuk pelaksana kebijakan, kualifikasi dan kompetensi pelaksana kebijakan, sostem monitoring pelaksana kebijakan.

Penelitian output adalah sama dengan penelitian terhadap produk yang dihasilkan dari suatu kebijakan. Penelitian pada bagian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh tujuan atau output kebijakan tercapai. Output yang dinilai adalah kualitas, kuantitas,manfaat, efisiensi dan efektifitas sumber daya dan biaya yang digunakan untuk mengasilkan output yang dibandingkan dengan standar yang ditetapkan 6.

Outcome Kebijakan Penelitian pada outcome atau dampak kebijakan adalah penelitian yang berkaitan dengan akibat positif atau negarif dari pencapaian output. Bila output tercapai atau tidak tercapai apakah akibat positif dan negatifnya.

Bila kebijakan dapat diartikan sebagai suatu program, maka penelitian evaluasi sama dengan evaluasi program, yang dapat digunakan model evaluasi program stufflebarm , Lingkup evaluasi program yang lengakp pada umumnya meliputi empat tingkatan yaitu Konteks, Input, Proses dan Produk. Gambar Evaluasi Konteks Evaluasi program pada tahap pertama adalah evaluasi konteks.

Evaluasi ni terkait dengan tujuan dari program. Evaluasi ini berkaitan dengan : mengapa program tersebut diadakan? Apakah program tersebut dibuat berdasarkan Visi, Misi dan tujuan suatu lembaga, atau program tersebut disusun berdasarkan anggaran yang tersedia? Jelas dan spesifik atau tidak jelas? Apakah tujuan program sesuai dengan kebutuhan lapangan?

Evaluasi Input Evaluasi input terkait dengan berbagai input yang akan digunakan untuk tercapainya proses yang selanjutnya dapat digunakan mencapai tujuan, Evaluasi ini digunakan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut, Apakah input yang digunakan untuk mencapai tujuan sudah cukup memadai?

Bagaimanakah kualitas inputnya? Dari mana input diperoleh? Berapa harganya? Siapa saja yang terlibat untuk melaksanakan proses? Bagaimana kualifikasi dan kompetnasinya? Evaluasi proses terkait dengan kegiatan melaksanakan rencama program dengan input yang telah disediakan. Evaluasi ini digunakan untuk menjadwa pertanyaan sebagai berikut. Kapan program dilaksanakan? Bagaimana proseduk melaksanakan program? Apakah semua unput yang digunakan mendukung proses pelaksanaan program? Apakah kelemahan kelemhan dalam pelaksanan program?

Evaluasi produk Evaluasi produk atau output terkait denga evaluasi terhadap hasil yang dicapai dari suatu program. Evaluasi output dugunakan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Seberapa jauh tujuan program tercapai? Program apakah yang tercapai dengan hasil yang tinggi dan rendah? Bagaimana tingkat kepuasan orang-orang yang dikenai sasasaran pelaksanan program? Apakah program tercapai tepat waktu,?

Apakah dampak positif dan negatif dari program tersebut? Apakah program tersebut perlu dilanjutakan, dilanjutakan dengan revisi atau tidak dilanjutakan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa pada empat desa. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunkan analisis deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah berikut : reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kondisi ril di lapangan pada empat desa di Kabupaten Gowa belum siap menerima dana desa Tahun , Ketidaksiapan tersebut mencakup aspek kelembagaan, aspek SDM dan aspek program.

Akibatnya penggunaan dana desa, baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan bukan saja tidak partisipatif, malah lebih banyak melibatkan aparat birokrasi baik ditingkat desa maupun kabupaten. Faktor-faktor determinan yang memberi konribusi pada kesiapan Desa dalam menerima Dana Desa di Kabupten Gowa meliputi faktor waktu timing , faktor regulasi, dan faktor kehati-hatian.

Dana Desa sebagai sebuah kebijakan dianggap terlalu cepat diimplementasi, seharusnya sebelum diimplemnetasi harus ada prakondisi seperti apa kesiapan, baik kelembagaan, SDM dan program. Demikian juga regulasi yang sering berubah yang berakibat pada tumpang tindih kebijakan dan isu kehati-hatian yang membuat implemenntor ambigu, setengah hati, bahkan rasa takut menerima dan melaksanakan dana desa.

Walaupun evaluasi menunjukkan efektivitas pemanfaatan dana dan multiplier effek yang diproleh masyarakat oleh mitra binaan masih belum terukur karena data laporan hanya terdiri dari jumlah dana yang disalurkan dan jumlah yang dikembalikan oleh mitra binaan khusus pada program kemitraan, dan untuk penyaluran dana hibah belum adanya laporan pengembangan usaha sebagai evaluasi terhadap efektivitas bantuan atau ketepatan bentuk pelatihan yang digunakan.

Mestinya hal ini menjadi perhatian serius bagi perusahaan publik yang mengedepankan compliance dalam setiap operasionalnya. Salah satu program CSR Telkom adalah program Kemitraan yaitu program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Pada tahun Telkom telah mendistribusikan dana sebesar Rp.

Penelitian ini fokus pada permasalahannya yaitu 1 melakukan tinjauan terhadap kebijakan CSR, 2 melakukan evaluasi kebijakan CSR khususnya kinerja program Kemitraan tahun Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, dimana dalam pengambilan dan pengolahan data dengan melakukan wawancara, studi atau telaah dokumen. Untuk memperoleh keabsahan data dengan menggunakan uji kredibilitas dengan cara triangulasi, diskusi dengan Informan.

Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua teknik analisis yaitu 1 Narrative analysis dan 2 Content analysis of texts written and visual documentation.

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan hasil evaluasi pelaksanaan dari program pemberian dana bantuan operasional sekolah BOS pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara, dengan melihat atau mengukur evaluasinya menggunakan Kriteria evaluasi seperti efektifitas, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan Metode atau pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus, adapun yang menjadi kasus dalam penelitian ini yaitu kasus yang menjadi rumusan masalah peneliti.

Penentuan informan dilakukan secara Purposive, dengan melihat kesesuaian antara calon informan dengan informasi yang dibutuhkan. Data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Penelitian ini menujukkan bahwa dari hasil evaluasi program pemberian dana bantuan operasional sekolah pada sekolah dasar di Kabupaten Mamuju menunjukkan bahwa program ini sudah dijalankan dengan cukup baik dan dapat dilanjutkan, namun begitu masih ada catatan yang menjadi kekurangan dan kelemahan dalam program ini sehingga diperlukan kajian ulang untuk keberhasilan dan kemaksimalan dari tujuan program dana BOS itu sendiri. Hal ini sudah menjadi suatu isu publik yang harus diambil alih oleh pemerintah yang memiliki otoritas dalam membuat kebijakan.

Oleh karena itu negara harus memberikan intervensi melalui kebijakannya untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Kebijakan publik ialah suatu tindakan atau tidak bertindak yang diambil oleh yang memiliki otoritas publik- biasanya pemerintah- untuk mengatasi masalah tertentu atau serangkaian masalah Nugroho, Seiring berjalannya waktu, niscaya akan adanya dinamika lingkungan dalam isu kemiskinan terjadi.

Tuntutan kebutuhan strategi penanggulangan kemiskinan diharuskan dapat menjawab permasalahan kemiskinan yang terjadi di daerah. Dengan demikian, keberadaan peraturan daerah yang mengatur penanggulangan kemiskinan di kota Balikpapan perlu diuji signifikansinya terhadap permasalahan kemiskinan melalui sudat pandang kajian evaluasi kebijakan publik.

Sehingga relevansi keberadaan peraturan daerah penanggulangan kemiskinan tersebut dapat dinilai sejauhmana keberhasilannya. Dan selanjutnya akan memunculkan modifikasi atau perubahan kebijakan yang dapat menjawab permasalahan kemiskinan di kota Balikpapan, saat ini dan yang akan datang. Mengingat pelaksanaannya yang telah memasuki dua dekade, maka diperlukan adanya evaluasi mengenai tanggapan masyarakat penerima Raskin terhadap adanya pelaksanaan Program Raskin saat ini, khususnya terkait ketepatan aturan mekanisme dalam pembagian Raskin, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Raskin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan penerima Raskin termasuk dalam kriteria sedang, efektivitas Program Raskin ketepatan aturan termasuk dalam kategori kurang baik, dan kendala Program Raskin yang terbesar di Kelurahan Manokwari Timur adalah tidak pernah adanya pelaksanaan sosialisasi Program Raskin.

Pembagian Raskin terkadang tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu, tidak tepat jumlah dan tidak tepat harga. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran sejauh mana pemerintah desa Oenenu Utara melaksanakan program pemberdayaan masyarakat miskin. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat miskin di desa Oenenu yang berjumlah 12 orang, sampel berjumlah 12 orang dengan teknik pengambilan sampel jenuh.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara, dan studi pustaka. Data dianalisis menggunakan teknik analisa data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa dan masyarakat desa Oenenu Utara telah bersama- sama menjalankan berbagai kegiatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dalam bidang pendidikan, ekonomi dan peningkatan keterampilan masyarakat.

Pemerintah desa telah berperan aktif dan secara serius berupaya mengeluarkan masyarakat dari lingkaran garis kemiskinan yang ada di desa Oenenu Utara. Ada banyak kebijakan pemberdayaan yang telah diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Namun kenyataannya, hasilnya belum terasa signifikan. Pendekatan kualitatif dan metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini berdasarkan lima komponen, yaitu: konsep, prosedur, proses, hasil, dan manfaat.

Wawancara dan observasi mendalam digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif. Data dianalisis melalui langkah-langkah reduksi, tampilan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada manfaat signifikan yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dalam jangka panjang. Salah satu alternatif kebijakan yang dapat dicoba adalah intervensi pemerintah terhadap peternakan ikan.

Ini bisa berupa pendekatan tradisional atau pendekatan klaster industri perikanan. Keduanya harus mempertimbangkan kondisi masa depan yang ideal dan kondisi nelayan yang ada, agar mendapatkan hasil yang optimal dari program pemberdayaan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menjawab apa yang menyebabkan penataan kebijakan minimarket belum optimal. Teori yang digunakan sebagai acuan untuk menganalisis adalah teori evaluasi kebijakan dari William N.

Menurut Dunn keberhasilan evaluasi kebijakan meliputi kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, reponsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis mengenai evaluasi implementasi kebijakan minimarket di Kabupaten Bandung dalam kajian administrasi publik.

Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informannya adalah semua yang berkepentingan, baik dari aparatur pemerintah, pengusaha ritel dan stakeholders lainnya melalui pendekatan kualitatif analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, menginterpreta-sikan, serta menyimpulkan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dikemukakan bahwa evaluasi kebijakan penataan minimarket yang meliputi: efektivitas, efisiensi, kecu- kupan, perataan, responsivitas dan ketepatan hasil penelitian.

Menunjukkan bahwa seluruh aspek tersebut sudah dilaksanakan tetapi ada yang belum optimal adalah aspek kecukupan, perataan dan ketepatan.

Hasil Penelitian penulis menemukan novelty, yaitu komunikasi, koordinasi dan kemitraan. Hal ini masih terlihat perlu adanya pembenahan seperti harus adanya komunikasi dan koordinasi antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung, dimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung sebagai yang memberi rekomendasi pendirian minimarket, masih ada larangan zona yang dilakukan oleh pengusaha minimarket, dan perlu pembinaan pada warung dan toko tradisional karena daya saingnya masih lemah.

Sumber data diambil dari informan dan key informan dan didukung dengan data sekunder, Analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Milles, Huberman.

Hasil Penelitian Secara umum Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni sebanyak unit bagi masyarakat miskin di Provinsi Kalimantan Timur dapat dinyatakan cukup berhasil dari segi efektifitas pencapaian tujuan RPJMD Misi 5 dengan indikasi terwujudnya pemenuhan infrastruktur dasar dan meningkatnya kualitas kehidupan masyrakat yang layak dan sejahtera. Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam hal ini kelurahan maharatu untuk bertindak dan mencari solusi agar permasalahan tersebut dapat diatasi, tujuan penelitian ini adalah untuk menevaluasi permasalahan yang dihadapi dalam program pemberdayaan masyaraka bidang ekonomi UMKMdi kelurahan Maharatu serta factor-faktor yang menghambat program pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi UMKM di kelurahan maharatu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Salah satu program penanggulangan kemiskinan tersebut adalah program bantuan peningkatan keterampilan dengan mengadakan beberapa pelatihan. Kelurahan Meteseh merupakan salah satu kelurahan sasaran program pelatihan keterampilan dengan jumlah warga miskin yang mengalami penurunan.

Pelatihan yang sampai saat ini masih dilakukan masyarakat kelurahan Meteseh dan yang paling menonjol adalah pelatihan membatik di Sanggar Batik Semarang Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan membatik ini mengacu pada konsep pemberdayaan Alfitri dengan indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Konsep pemberdayaan yang digunakan adalah meliputi beberapa indikator yaitu penguasaan faktor produksi, penguatan sumber daya manusia, spesifik lokasi dan permasalahan, serta pemakaian sumber daya secara sadar dan terencana.

Faktor pendorong yang mempengaruhi program ini yaitu sosialisasi yang sering dilakukan oleh masyarakat kelurahan dan adanya partisipasi masyarakat yang sadar akan tingkat kesejahteraan hidupnya. Sedangkan faktor penghambat yang terlihat dalam program ini yaitu kurangnya kesadaran pemakaian alat produksi batik yang baik dan benar, kurangnya pendamping untuk mengarahkan para penerima program dalam memproduksi, serta akses lokasi berupa transportasi dan jalan menuju sanggar batik yang kurang diperhatikan.

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup untuk kesejahteraan masyarakat. Hasil yang diharapkan dengan adanya Alokasi Dana Desa yaitu dengan terciptanya keuangan desa yang lebih baik untuk membiayai program-program pemerintah desa, baik operasional desa maupun pemberdayaan masyarakat desa agar supaya dapat meningkatkan pelayanan pemerintahan desa, pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori evalauasi kebijakan dari William Dunn dalam Riant Nugroho dengan enam kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisien, kecukupan, pemerataan, reponsivitas, dan ketepatan. Jenis penelitan adalah penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan data primer. Sementara teknik analisis dengan cara, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil Kajian menunjukkan bahwa kebijakan kependudukan telah terlaksana dengan baik terbukti dari indikator efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan dan ketepatan sedangkan pada indikator responsivitas masih kurang baik. Finally, three broad approaches to evaluation are analyzed as tools for taking evaluation to the people. However, the role of the evaluator and the notion of both civil society and democracy differ among the three approaches. The fieid of poiicy studies is aiso known as policy science, poiicy anaiysis, and policy evaluation.

The origins and growth stem partly from 1 the intense concem for public policy probiems in the s and after, 2 government as a supplement to the academic world for research funding and job opportunities, and 3 the deveiopment of new methodologies for evaluating alternative put lic policies. During the 15 years of growth, there have been many evaluative comments made by sociai scientists and others. Those characteristics inciude being 1 a temporary fad or staie materiai, 2 too practicai or too theoreticai, 3 too multi-disciplinary or too narrowiy focused on poiiticai science, 4 too quantitative or too subjective, 5 underutilized or overutilized, and 6 too iiberal or too conservative.

Overall, these results cast doubt about the effectiveness of the program. Although the role of public transport PT in these structurally-dispersed cities has been declining in the past, PT has an essential role in providing sustainable urban mobility options.

With this case context in mind, this study explores the development trajectory of PT networks in 24 cities ranging from , to , inhabitants, with an aim to draw comparative lessons for PT policy formulation and implementation worldwide. Computational Economics David A.

Contoh makalah raskin 1. Lukman Arif, M. MSi NIP. Dalam tersusunnya tugas ini penulis mengucapakan terima kasih sebesar- besarnya kepada Dra.

Sri Wibawani, M. Si, selaku dosen pembimbing dan Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis. Disamping itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 1. Suparwati, M. Bapak Siswanto selsku Kanit 4.

Sahabat- sahabat dan semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu- persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan masukan dan bantuan dalam penyusunan laporan ini. Dalam penyusunan proposal ini penulis menyadari masih ada kekurangan- kekurangan dalam penyusunannya. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih serta besar harapan penulis semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Latar Belakang Masalah Perumusan Masalah Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian Penelitian Terdahulu Landasan Teori Kebijakan publik Pengertian kebijakan Publik Tahap-tahap Kebijakan Publik Implementasi Kebijakan Publik Sifat kebijakan publik Manfaat Kebijakan Publik Tujuan Kebijakan Evaluasi Kebijakan Pengertian Evaluasi Jenis-jenis Evaluasi Fungsi Evaluasi Proses Evaluasi Konsep Dasar Kemiskinan Pengertian Kemiskinan Indikator Kemiskinan Penyebab Kemiskinan Bentuk-bentuk Kemiskinan Definisi Kesejahteraan Perkembangan Pengukuran Tingkat Kesejahteraan Kriteria Kesejahteraan Tujuan Kesejahteraan Sosial Pendekatan Kesejahteraan Indikator Kesejahteraan Pengertian Beras Untuk Keluarga Miskin Kerangka berfikir Jenis Penelitian Fokus Penelitian Lokasi Penelitian Sumber Data Pengumpulan Data Analisis Data Keabsahan Data Diskripsi Tempat Penelitian Gambaran Umum Desa Sidiharjo